KHOFIFAH-HERMAN SS GUGAT KPU JATIM

16 July 2013 08:25

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur akhirnya memutuskan bahwa bakal pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja tidak lolos sebagai calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur. Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad, mengatakan, KPU telah memutuskan dalam berita acara Nomor 56/BKD.JTM/VII/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.


"Khofifah tidak ada dalam berita acara ini. Tidak termasuk pasangan calon yang memenuhi syarat," kata Andry dalam konferensi pers di kantor KPU Jawa Timur, Senin (15/7) dini hari.  
 
Dalam berita acara tersebut disebutkan, pasangan calon yang lolos mengikuti Pemilu kepala daerah 29 Agustus 2013 adalah Eggi Sudjana-M Sihat dari jalur perseorangan, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah dari PDI Perjuangan dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dari koalisi Partai Demokrat, PPP, Golkar, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, PDS, PKNU, PBR, PBB, PNIM, PKDI, PDK, Partai Buruh, Merdeka, PPDI, PDB, PSI, PPPI, RepublikaN, PBN, PNBKI, PPI, PPRN, Barnas, PPIB, PIS, Partai Pelopor, Partai Patriot.  
 
Terkait Khofifah-Herman, komisoner KPU tidak menghasilkan kesepakatan dalam musyawarah mufakat, yang kemudian dilanjutkan dengan voting tertutup. Hasil voting, tiga orang berpendapat Khofifah-Herman tidak memenuhi syarat, dan dua orang menyatakan memenuhi syarat. Andry menegaskan, hasil keputusan ini sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Hanya keputusan pengadilan yang bisa mengubahnya.  
 
Dikatakan pula, keputusan KPU itu juga mempertimbangkan surat rekomendasi dari KPU RI Nomor 472 tanggal 12 Juli 2013, yang intinya menyebutkan agar KPU Jawa Timur memperhatikan pasal 66 ayat 2, pasal 64 ayat 3, pasal 10, pasal 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013. Selain itu juga meminta KPU melaksanakan Pilgub harus menjaga hak konstitusional politik.  
 
Bahan pertimbangan lain datang dari Badan Pengawas Pemilu. Melalui surat Bawaslu 12 Juli 2013 Nomor 329 dan 14 Juli Nomor 334, Bawaslu menyampaikan rekomendasinya secara tertulis. Sebagaimana dikatakan anggota Bawaslu Jawa Timur Sri Sugeng Pudjiatmiko, rekomendasi itu bersifat normatif agar KPU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penelitian Pencalonan dan Berkas Pencalonan sudah jelas. Di poin VI.4 disebutkan bahwa rekomendasi partai politik pendukung calon wajib ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal.  
 
Terkait dengan voting, Sri menganggapnya halal jika memang musyawarah mufakat tidak tercapai. "Voting itu mekanisme sudah diatur rapat pleno, kalau tidak ditempuh musyawarah mufakat," ujarnya. Ia juga mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengambil langkah sesuai peraturan. Ada kemungkinan hasil keputusan pleno KPU bisa dikaji ulang. 
 
Keputusan KPU Jatim tersebut langsung direspon pasangan Kofifah dan Herman dengan menggelar prescon pada sore harinya. Mereka menyatakan akan menggugat keputusan tersebut melalui PTUN dan DKPP. Selain itu mereka menyatakan, keputusan itu dinilai sebagai kejahatan politik dan demokrasi. Kofifah mengaku tetap optimis akan lolos dalam pencalonan gubernur, dan mengajak masyarakat Jawa Timur untuk memerangi kejahatan ini. "Kita lawan dengan cara elegan, sopan dan santun sesuai koridor hukum yang ada," kata Ketua Umum PP Muslimat ini. (Gan

Komentar

Tentang Kami

"Berjuanglah di jalan yang benar, berusahalah menjadi lebih baik, dan junjunglah harkat manusia di posisi paling tinggi atas dasar keimanan. Dengan demikian, hidup kita lebih bermakna dan memberi...